Siapa yang mau menjadi rakyat miskin ? jelas tidak ada satupun yang mau. Susah nya hidup di dunia tapi tak menganjurkan kita semua untuk jadi orang miskin, karena jika anda miskin apa yang mau di berikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau besedekah, menunaikan ibadah dengan khusyuk dan sebagainnya. Selama ini rakyat jelata khususnya petani, meskipun memiliki lahan yang luas namun harus kalah dan menerima apa adanya dengan logika kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar, mengapa harus mengalah karena ada kontrak harga jual dan hasil yang ditandatangani di muka, perkara nanti harganya naik sudah bukan tanggungjawab peneken kontrak, segitu ya segitu, jika tidak maka salah satu akan wan prestasi. Ekonomi rakyat berkembang secara alamiah dan natural, pasar-pasar di desa yang tumbuh dan bermunculan secara spontan, bahkan juga di kota, tidak terencana menjadi ramai dan memiliki arus jual beli yang setiap hari naik, diawali dengan bangunan non permanen, kemudian berubah menjadi kios-kios, alangkah lebih baik ketika pasar-pasar tiban tersebut dipelihara, bukan dirusak, difasilitasi bukan dipindah, diperindah bukan dibakar, tidak dengan serta merta harus dipindah alokasikan ke tempat yang jauh dari pemukiman, sehingga sepi pembelinya. Dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Menurut Guru Besar, FE UGM (alm) Prof. Dr. Mubyarto, sistem Ekonomi kerakyatan adalah system ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh – sungguhpada ekonomi rakyat Dalam praktiknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring (network) yang menghubung-hubungkan sentra-sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi, untuk terbentuknya jejaring pasar domestik diantara sentara dan pelaku usaha masyarakat.
Mengutip Professor Mubyarto sang begawan ekonomi kerakyatan dalam artikelnya di tahun 2004:
SIAPA LEBIH MERUSAK LINGKUNGAN: ORANG MISKIN ATAU ORANG KAYA?The greatest threat to the equilibrium of the environment comes from the way the economy is organized... ever increasing growth and accumulation (Ravaioli, 1995: 4)Jika hutan kita menjadi gundul atau terbakar, sehingga lingkungan hidup kita rusak, siapa biang keladinya? Penduduk miskin di hutan-hutan dan sekitar hutan menebang hutan negara untuk memperoleh penghasilan untuk makan. Tetapi kayu-kayu yang diperolehnya ditampung calo-calo untuk dijual, dan kemudian dijual lagi “demi keuntungan”. Apabila dikatakan penduduk miskin terbiasa ... “membuang kotoran manusia secara sembarangan yang akan berakibat pada terjangkitnya diare ...” atau “penduduk miskin hanya menekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, dan mereka cenderung mengabaikan pemeliharaan lingkungan sekitar”, kiranya pernyataan ini juga tidak adil. Pemenuhan kebutuhan pokok penduduk miskin bukan masalah “hanya”, tetapi “mutlak” harus dipenuhi untuk hidup. Agar adil kita harus mengakui bahwa kerusakan lingkungan khususnya hutan, disebabkan para pemodal yang haus keuntungan, “memesan” kayu dalam jumlah besar sebagai bahan baku industri yang memang permintaannya sangat besar pula. Akumulasi keuntungan dan kekayaan yang tidak mengenal batas harus dianggap sebagai penyebab utama kerusakan/pengrusakan hutan, bukan karena orang-orang miskin banyak yang merusak hutan. Maka untuk menjamin terjadinya pembangunan yang berkelanjutan kita harus menghentikan keserakahan orang-orang kaya. Adalah sangat keliru ilmu ekonomi justru memuja “keserakahan”. Perkembangan pedagang kaki lima (PKL) yang tumbuh menjamur dimana-mana, yang dianggap merusak lingkungan karena mengotori jalan dan mengganggu ketertiban, juga tidak mungkin ditimpakan kesalahannya pada PKL karena pekerjaan itulah satu-satunya “mata pencaharian” yang dapat dilakukan dalam kondisi kepepet. Kesimpulan kita, pendekatan terhadap masalah “pengurangan kemiskinan dan pengelolaan lingkungan” atau sebaliknya terhadap “pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan strategi penanggulangan kemiskinan” selama ini kiranya salah dan tidak adil, karena melihat kemiskinan sebagai fakta tanpa mempelajari sumber-sumber dan sebab-sebab kemiskinan itu. Akan lebih baik dan lebih adil jika para peneliti memberi perhatian lebih besar pada sistem ekonomi yang bersifat “serakah” dalam eksploitasi SDA, yaitu sistem ekonomi kapitalis liberal yang berkembang di Barat, dan merajalela sejak jaman penjajahan sampai era globalisasi masa kini.sumber dari http://suryaden.com/content/ekonomi-kerakyatan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar